LIPUNBENGKALIS

Kami Lembaga investigasi Penyalahgunaan uang negara kabupaten bengkalis (LIPUN), mendapati kejanggalan yang dilakukan Dinas Kimpraswil Kabupaten bengkalis, yang dipimpin oleh Kairus Sani, pada Proyek tahun 2008, paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Duri- Pakning A, & B,dimana pekerjaan tersebut 2 ( dua ) Paket A & B, berjumlah 60 milyar, kejanggalan yang kami temukan adalah sebagai berikut:

1. Pihak Kontraktor di Paksa untuk membuat Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Direktur berbunyi” Bahwa kedua paket tesebut dalam Pengurusan Izin dari Menteri Kehutanan RI,dimana pekerjaan tersebut diatas lahan HTI, milik Arara Abadi,dan Hutan Lindung milik Negara , maka Seandainya Izin tersebut tidak di keluarkan oleh Menteri Kehutanan secara otomatis Pihak Kontraktor tidak dapat melanjutkan pekerjaan tersebut, dan tidak dapat menuntut ke Pihak manapun.

Maka kami menyimpulkan bahwa pihak Kimpraswil tidak serius untuk melaksanakan proyek tersebut, dan hanya menjual paket ini saja, dan merugikan bagi pihak kontraktor Pelaksanaan. Kami sangat menyesalkan hal ini bisa terjadi, dari segi pengganggaran DPRD, tidur tidak bertanya dulu dan tidak menguasai wilayah kabupaten bengkalis.
Hal ini adalah bibit Korupsi, maka kami siap melakukan investigasi bersama KPK, sesuai peran serta kami terhadap unsur-unsur Tindak Pidana korupsi, untuk di ingat kembali bahwa hal semacam untuk paket jalan Duri – Pakning ini sudah 2 kali kejadiaanya, apkah DPRD tidak mengetahui, kami menyesalkan kinerja Kimpraswil saat ini, seperti berita Bupati yang menyatakan bahwa proyek dio kabupaten Bengkalis, harus tepat sasaran, dan beliau akan membentuk tim : wartawan , Kejaksaan, Kepolisian, kami sayingkan tanpa melibatkan LSM, Masyarakat, unsur perOrangan yang mana dalam undang2 di bolehkan untuk mengontrol hal tersebut.






Abdul Rahman Siregar
Wakil direktur LIPUN